Rokan Hulu - MenaraRiau.com.Tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Ribuan Mahasiswa, hampir ricuh ketika menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (14/9/2022)
Awalnya, para Mahasiswa terlihat mengambil titik Kumpul di Taman Kota Pasir Pangaraian, kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor, serempak mendatangi Kantor DPRD Rohul
Doni Mahendra, bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) para Pengunjuk Rasa dari Badan Eksekutif (BEM) Universitas Pasir Pangaraian (UPP) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tuanku Tambusai, Sekolah Tinggi Kegu ruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania.
Terlihat ikut pada aksi demonstrasi tersebut, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Organisasi Mahasiswa lainnya
Tidak berapa lama Mahasiswa menyampaikan orasi, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MSi di dampingi Kapolres AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH menjumpai pengunjukrasa.
Ketika itu, Ketua DPRD Rohul meminta perwakilan mahasiswa untuk masuk ke ruangan, namun para Pendemo meminta supaya semuanya memasuki ruangan.
Akibatnya, para pendemo berusaha mencari celah untuk masuk, tapi sayang para mahasiswa terhalang Ratusan Pengamanan dari Polres Rohul, TNI dan Sat Pol PP.
Aksi dorong-dorongan sempat terjadi dan lempar botol Aqua, sehingga Seorang Mahasiswa sempat terjatuh dan terkilir, kemudian dievakuasi para Mahasiswa lainnya.
Atas hal itu, dengan sigap, Kabag Ops Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra S E M Ak berkompromi, sehingga puluhan Mahasiswa memasuki ruangan Paripurna DPRD Rohul, sedangkan sebagian berada di luar
Kemudian, para mahasiswa berdiskusi dengan Ketua DPRD Rohul di dampingi Staf Ahli Bupati H Ibnu Ulya, Anggota Dewan yang membidangi tuntutan Mahasiswa dan lainnya.
Adapun tuntutan para Pendemo, mendesak DPRD Ruhul untuk saat ini menyatakan sikap tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi, meminta kepada DPRD Ruhul untuk memberantas mafia migas yang masih merajalela di Rohul, meminta kepada DPRD Rohul dan Pemkab untuk menormalisasikan harga bahan pokok yang tidak stabil dikarenakan efek dari kenaikan harga BBM.
Kemudian, meminta kepada DPRD Ruhul membuat suatu regulasi baru terkait BBM bersubsidi, meminta DPRD Rohul untuk mendesak kepada Pemkab Rohul untuk membuat kebijakan terkait CSR dan memfokuskan di wilayah pendidikan terkhusus beasiswa sebagai penunjang mutu SDM di Kabupaten Rohul
Selanjutnya, meminta kepada DPRD Ruhul untuk membuat kebijakan Baru terhadap pembaruan ekonomi akibat kenaikan BBM subsidi serta melaksanakan operasi pasar.
Sementara itu, Ketua DPRD Rohul, Novli Wanda Ade Putra di hadapan para mahasiswa menyatakan, kewenangan kenaikan harga BBM berada di Pemerintah Pusat.
"Kita tidak memiliki kewenangan dan kami akan mengirim langsung ke pusat, Karena ini adalah lembaga kolektif kolegial, akan diagendakan serta dimasukkan pada kegiatan pembahasan DPRD Rohul ," ujarnya.
Ketua DPRD Rohul ini, sepakat dengan yang disampaikan mahasiswa.
"Tapi DPRD Rohul harus melalui prosedur, aspirasi akan dimasukan ke Banmus," pungkasnya mengakhiri.
(PR/Red)
